yukuran biasanya dilakukan saat seseorang mendapat sesuatu yang lebih
dan mengingat itu adalah karunia Allah maka diadakanlah suatu acara yang
mengungkapkan rasa itu kedalam suatu aktifitas secara bersama-sama.
Sedangkan Open house berasal dari dua kata open = buka, House = rumah, jadi artinya pintu rumah terbuka bagi siapa saja yang maksudnya ada sesuatu yang dilakukan dan orang-orang akan datang ke rumah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, seputar laporan yang dibuatnya.
Untuk diketahui, Nazarudin dilaporkan dua pasal sekaligus oleh Noriyu ke Polda Metro Jaya, Selasa (26/8/2014) sore, karena Nazarudin berkicau Noriyu merupakan istri kedua Anas Urbaningrum.
Dalam laporan TBL/3011/VIII/2014/PMJ/Dit reskrimum, Nazarudin dilaporkan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.
"Laporan saya diterima, ini masuk tindak pidana. Saya melaporkan dua Pasal, 311 KUHP soal fitnah dan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik," ungkap Noriyu di Mapolda Metro Jaya.
Atas tindak lanjut laporannya itu, Noriyu mengaku bersedia dipanggil Polda Metro satu atau dua minggu kedepan untuk diperiksa.
"Kalau saya mau dipanggil untuk diperiksa, ya monggo saja. Saya siap, katanya dalam satu sampai dua minggu ini saya akan diperiksa," ujar Noriyu.
Noriyu menambahkan dalam laporannya itu, ia membawa serta beberapa bukti pemberitaan dari beberapa media massa. Termasuk pula mengajukan dua orang saksi yang menguatkan laporannya tersebut.
menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tenaga pengajar ITB yakni DR. Ing. M. Sukrisno Mardianto dan DR. Saiful Akbar, Selasa (16/9/2014).
Keduanya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan nasional secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.
"Keduanya diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (16/9/2014) siang.
Priharsa mengklaim tak mengetahui materi pemeriksaan Sukrisno dan Saiful. Namun menurutnya keterangan keduanya diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.
Dia diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pagu anggaran pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2012 nilainya sebesar Rp6 triliun. Negara diduga dirugikan sekitar Rp1,12 triliun.
Sedangkan Open house berasal dari dua kata open = buka, House = rumah, jadi artinya pintu rumah terbuka bagi siapa saja yang maksudnya ada sesuatu yang dilakukan dan orang-orang akan datang ke rumah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, seputar laporan yang dibuatnya.
Untuk diketahui, Nazarudin dilaporkan dua pasal sekaligus oleh Noriyu ke Polda Metro Jaya, Selasa (26/8/2014) sore, karena Nazarudin berkicau Noriyu merupakan istri kedua Anas Urbaningrum.
Dalam laporan TBL/3011/VIII/2014/PMJ/Dit reskrimum, Nazarudin dilaporkan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.
"Laporan saya diterima, ini masuk tindak pidana. Saya melaporkan dua Pasal, 311 KUHP soal fitnah dan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik," ungkap Noriyu di Mapolda Metro Jaya.
Atas tindak lanjut laporannya itu, Noriyu mengaku bersedia dipanggil Polda Metro satu atau dua minggu kedepan untuk diperiksa.
"Kalau saya mau dipanggil untuk diperiksa, ya monggo saja. Saya siap, katanya dalam satu sampai dua minggu ini saya akan diperiksa," ujar Noriyu.
Noriyu menambahkan dalam laporannya itu, ia membawa serta beberapa bukti pemberitaan dari beberapa media massa. Termasuk pula mengajukan dua orang saksi yang menguatkan laporannya tersebut.
menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tenaga pengajar ITB yakni DR. Ing. M. Sukrisno Mardianto dan DR. Saiful Akbar, Selasa (16/9/2014).
Keduanya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan nasional secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.
"Keduanya diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (16/9/2014) siang.
Priharsa mengklaim tak mengetahui materi pemeriksaan Sukrisno dan Saiful. Namun menurutnya keterangan keduanya diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.
Dia diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pagu anggaran pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2012 nilainya sebesar Rp6 triliun. Negara diduga dirugikan sekitar Rp1,12 triliun.
0 komentar:
Posting Komentar